JAKARTA – Rencana Anggota DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas status Wakil Presiden Gibran Rakabuming ditanggapi Menteri Sekretaris (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
“Itu (HMP) adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa kemarin di Jakarta.
Menurut dia, bergulirnya HMP adalah bagian hak politik anggota DPR RI. Pasalnya, hak itu dinilai dari salah satu pengawasan kepada pemerintah.
Baca juga: Ancaman Megathrust Selatan Jawa, BRIN Ungkap Potensi Tsunami 20 Meter
Dengan demikian, pemerintah menghormati proses politik yang sekarang terjadi di DPR RI.
“Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR yang hari ini ramai dibicarakan. Kami (pemerintah), tentu saja menghormati,” ujarnya.
Baca juga: Waspada Kemarau Basah hingga Juli 2027
Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan hak konstitusional DPR RI yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Hak ini dapat digunakan DPR untuk merespons kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.
Dalam konteks ini, HMP dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pihak yang mendorong penggunaan HMP menilai kedua putusan tersebut menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Persoalan ini dinilai perlu mendapat respons dan pendalaman melalui mekanisme konstitusional di DPR RI. (put)
Comments 1