Jakarta – Gerakan Pemuda ( Ansor ) menyatakan, siap diikutsertakan dalam program penguatan wawasan kebangsaan untuk beberapa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini Ansor mempunyai mekanisme, sistem dan pengalaman yang ideal dalam jalankan sektor ini.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor M Haerul Amri menjelaskan, persiapan Ansor ini memberi respon kemauan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin 17 Mei 2021 yang meminta pentingnya pendidikan kedinasan untuk 75 pegawai Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) yang dipandang gagal lolos pada test wawasan kebangsaan (TWK).
“GP Ansor menghargai keputusan Presiden Jokowi yang memberi kesempatan untuk beberapa pegawai KPK tidak lolos TWK untuk mendapatkan pendidikan kedinasan. Dan kami di Ansor siap berperan bila diminta kontribusi buat perkuat wawasan kebangsaan pegawai KPK, termasuk beberapa ASN,” tutur Haerul Amri di Jakarta, Senin 17 Mei 2021.
Baca juga: Menpan RB Berikan Penjelasan Soal Nasib 75 Pegawai KPK
Dia menjelaskan, gagalnya 75 pegawai KPK dalam TWK membuat beberapa pihak sedih. Hal itu dianggap karena KPK adalah lembaga yang paling disegani karena jadi pegawai utama dalam usaha penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan pekerjaan mulia itu, seharusnya beberapa pegawai KPK selainnya harus dengan modal kredibilitas yang tinggi mempunyai pengetahuan wawasan kebangsaan yang kuat.
Haerul mengutarakan, GP Ansor mempunyai mekanisme atau kurikulum yang komplet berkaitan pendidiklan wawasan kebangsaan.
“Mekanisme dan kurikulum itu sudah lama diterapkan untuk membuat beberapa kader Ansor atau Barisan Ansor Serbaguna (Banser) supaya lebih berwatak, mempunyai jiwa patriotisme tinggi sekalian jadi ajudan kuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucapnya.
Baca juga: Presiden Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Dia menjelaskan, pengajaran mengenai wawasan kebangsaan ini sudah diberikan ke kader Ansor dan Banser di Indonesia atau luar negeri yang jumlahnya mencapai jutaan orang. Internalisasi pengetahuan kebangsaan ini diantaranya, kata Haerul, diberi saat aktivitas Pelatihan Kepimpinan Dasar (PKD), Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar), Diklat Terintegrasi Dasar (DTD), Kursus Banser Kelanjutan (Susbalan), Kursus Banser Pimpanan sampai Pelatihan Kepimpinan Nasional (PKN).
Haerul memandang, pengetahuan wawasan kebangsaan untuk beberapa ASN ini mutlak. Karena, ucapnya, dengan dasar ini ASN makin kuat dalam menerapkan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila atau UUD 1945.
Ia mengutarakan, dari survey Alvara pada 2017 terungkap sekitar 19.4 persen ASN dijumpai tidak sepakat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan semakin tertarik ideologi khilafah.
“Bukti ini benar-benar memprihatinkan karena pekerjaan mereka ialah jadi pelayan negara, bukan malah lawan negara. Karena itu, pengetahuan wawasan kebangsaan sudah tidak dapat ditawar-tawar kembali,” ucapnya. (cuy)
