Jakarta-Beberapa dekade belakangan, perubahan iklim menjadi perhatian serius banyak negara. Karena memanasnya bumi kian hari kian terasa. Maka tak heran belakangan muncul gerakan ekonomi hijau dan biru. Apakah itu?
Ingin memberikan pemahaman kepada nasabah prioritas dan masyarakat luas, Standard Chartered kembali menggelar ajang tahunan World of Wealth (WOW) yang ke-19. Acara tahun ini bertema “Accelerating to Blue and Green” dan diadakan secara hybrid di Jakarta dan lima kota lainnya secara online yakni Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Makasar.
Pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan investasi pada aspek keberlanjutan menjadi salah satu faktor pemilihan tema “Accelerating to Blue and Green”. Apabila sudah banyak anggota masyarakat yang kini lebih peka terhadap pentingnya green economy, Standard Chartered juga bermaksud untuk lebih memperkenalkan aspek blue economy, yang khususnya sangat berpotensial di Indonesia, dimana 65 persen total luas negara berupa lautan. Manfaat dari pengembangan blue economy adalah kelestarian keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut dan pesisir, serta mata pencaharian yang berkelanjutan, utamanya bagi masyarakat pesisir.
Baca juga: Nostalgia Musik Tahun 2000-an, 50 Musisi Siap Tampil di Sabiphoria
Lebih lanjut, para nasabah juga mendapatkan pandangan berharga dari ekonom Standard Chartered, analis politik independen kenamaan, serta perwakilan berbagai manajer investasi terkemuka dan para pelaku bisnis ternama. Mereka berbagi pandangan terkait proyeksi perkembangan di bidang ekonomi dan politik, tren perkembangan green and blue investment, serta peluang-peluang bisnis dan investasi apa saja yang menarik di tahun ini.
Jeffrey Tan, Head of Consumer, Private and Business Banking, Standard Chartered Indonesia, mengatakan, “Kami sangat senang dapat kembali mengadakan ajang World of Wealth yang ke-19, karena kesempatan ini memungkinkan kami untuk lebih mempererat hubungan dengan klien kami. Melalui ajang ini, kami berharap untuk menyampaikan infomasi seputar tren pasar dan bisnis terkini yang akan membantu para klien kami melewati masa-masa yang tidak pasti.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan, kolaborasi dan sinergi semua pihak sangat penting dalam menghadapi berbagai risiko dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di tahun 2023.
“Terutama karena kami melihat masih ada ruang untuk mendorong konsumsi dan investasi yang bersumber dari tabungan rumah tangga (menengah atas) dan korporasi, yang meningkat di signifikan di masa pandemi tetapi belum dioptimalkan kembali untuk ekspansi dan belanja pasca penghentian PPKM saat ini. Target investasi penanaman modal untuk mencapai target Rp1400 Triliun di 2023, dan Rp1650 Triliun di 2024,” jelasnya.
Dalam jangka menengah panjang, lanjut Airlangga, pemerintah akan terus mendorong kebijakan ekonomi transformatif. Kebijakan tersebut diantaranya kebijakan hilirisasi SDA, transisi energi, pengembangan SDM, dan pembangunan infrastruktur, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah menargetkan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai pada 2024 dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp360 triliun.
“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ekspor bahan baku akan terus dikurangi, dan industri hilir berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus didorong. Pemerintah mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik pelaku usaha, industri jasa keuangan dan para investor untuk mengawal kebijakan hilirisasi ini. Selain itu, Pemerintah mendorong terus percepatan transisi energi nasional, termasuk di dalamnya pengembangan ekosistem electric vehicles (EV), di mana Pemerintah memberikan insentif supaya bisa lebih maju lagi,” paparnya.
Menko Airlangga menjelaskan, hasil KTT G20 Tahun 2022 memberikan komitmen nyata di antaranya Pandemic Fund untuk mengatasi pandemi di masa depan sebesar USD1,5 miliar, di mana Indonesia berkontribusi sebesar USD50 juta. Selain itu kebijakan transisi energi berkelanjutan melalui BALI COMPACT, dan komitmen mendukung pemulihan bagi negara rentan melalui alokasi Special Drawing Right (SDR) oleh IMF.
Terdapat pula beberapa skema kerja sama ekonomi bilateral seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) dengan investasi senilai USD20 miliar (Rp 311 triliun) untuk membantu transisi energi di Indonesia, serta Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII). “Kesemuanya ini untuk mendorong business opportunities dalam pengembangan green and blue economy,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, dalam sambutannya memaparkan, memasuki dua bulan pertama di 2023, pihaknya akan terus menjaga kondisi perekonomian dari sisi APBN dan mendorong percepatan dari kegiatan ekonomi di seluruh Indonesia. “Tahun ini akan menjadi momentum tahun pemulihan dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan terkait dengan inflasi meskipun sekarang 5,5 persen tetapi pada saatnya akan menurun 3,6 persen. Ini menjadi suatu kombinasi perekonomian yang akan memperkuat daya tahan Indonesia di tengah kondisi global yang masih akan tetap challenging,” ujar Suahasil Nazara.
Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, lanjut Suahasil, Indonesia perlu mendorong potensi pertumbuhan ekonomi baru. “Sebagai negara kepulauan yang memiliki hutan dan area lautan yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi menjaga dunia dari perubahan iklim global. Untuk berkontribusi menangani perubahan iklim, Indonesia membutuhkan dana sekitar 4.002,44 triliun dalam waktu 10 tahun untuk memenuhi target NDC pengurangan emisi sebesar 29 persen. Ini harus ditanggung bersama, kontribusi dari seluruh pihak baik Pemerintah, Swasta, Masyarakat dan dari keseluruhan perekonomian,” tambahnya.
Selain pembahasan mengenai ekonomi biru dan hijau, salah satu topik pembahasan dalam acara kali ini adalah mengeni legacy planning sebagai bagian dari kegiatan investasi. Merujuk pada laporan Wealth Expectancy Report 2022,sebanyak 65 persen investor lebih aktif mengelola kekayaan mereka dan mengubah strategi investasi mereka, mengingat tantangan ekonomi saat ini. Laporan ini merupakan hasil survei terhadap lebih dari 14,000 responden (termasuk sekitar 1.500 investor dari Indonesia) di 14 pasar pertumbuhan di seluruh Asia, Afrika dan Timur Tengah.
Di Indonesia, sebanyak 93 persen dari responden mengaku telah menetapkan tujuan investasi baru selama 18 bulan terakhir, dan hanya 7 persen mengatakan bahwa mereka belum melakukan hal tersebut.
Laporan Wealth Expectancy Report ini juga kembali menitikberatkan pentingnya investasi pada aspek keberlanjutan (sustainable investment). Sekitar setengah dari investor yang disurvei memegang beberapa bentuk investasi ESG, dengan 52 persen mengharapkan untuk meningkatkan investasi berkelanjutan mereka di tahun 2023. Semakin jelas bahwa orang ingin memberikan dampak pada isu-isu keberlanjutan yang paling penting bagi mereka. Di Indonesia, angka ini bahkan lebih tinggi, dimana 61 persen dari orang yang disurvei berharap untuk berinvestasi lebih banyak lagi dalam aspek ESG pada tahun 2023.
Meru Arumdalu, Head of Wealth Management, Standard Chartered Indonesia, menjelaskan, Standard Chartered terus berupaya untuk secara konsisten menawarkan lini produk keuangan holistik, berorientasi gaya hidup, dan berpusat pada nasabah, yang memungkinkan Standard Chartered untuk semakin berasimilasi ke dalam kehidupan nasabah sebagai mitra tepercaya dalam membantu mereka mencapai tujuan hidup.
“Dan sejalan dengan komitmen dan aspirasi keberlanjutan kami di tingkat global, Standard Chartered kini juga menawarkan serangkaian pilihan produk berprinsip keberlanjutan di portofolio kami. Seluruh produk dan layanan Standard Chartered dapat diakses oleh para klien kami melalui kantor cabang kami di 6 kota besar di Indonesia, yang didukung oleh para relationship manager (RM) kami yang berpengalaman dan bersertifikasi. Selain itu, para klien kami juga dapat terus menikmati kemudahan transaksi investasi lewat layanan Online Mutual Funds serta Retail Bonds Online lewat aplikasi SCmobile,” katanya.
Dengan pertumbuhan perekonomian global yang diperkirakan akan melambat, Standard Chartered tahun ini akan menerapkan dan merekomendasikan kepada para investor untuk membangun fondasi yang aman atau SAFE:
•Secure your yield (Amankan imbal hasil Anda): Tingkat imbal hasil saat ini menjadi salah satu peluang besar di tahun 2023. Fokus harus ditujukan pada obligasi overweight – seperti obligasi pemerintah dan/atau korporasi yang berkualitas – dibandingkan dengan ekuitas dan uang tunai.
•Allocate to long-term value (Mengalokasikan investasi kepada nilai jangka panjang): Fokus kepada tingkat imbal hasil harus diimbangi dengan eksposur ke nilai jangka panjang, yang terlihat di pasar ekuitas dan obligasi Asia (di luar Jepang). Di Kawasan Asia di luar Jepang, investasi bisa ditujukan pada ekuitas China yang overweight mengingat valuasinya yang murah serta katalis positif. Kelas aset menarik lainnya adalah obligasi Asia USD.
•Fortify against further surprises (Antisipasi kejutan lebih lanjut): Adanya kemungkinan resesi di Amerika Serikat berarti investor harus siap menghadapi kejutan yang tidak menguntungkan, dan obligasi pemerintah berkualitas tinggi dapat menjadi salah satu mitigasi tersebut. Asuransi, uang tunai dan emas juga merupakan penjaga portofolio utama.
Baca juga::Baru Buka di Pondok Indah Mall 1, Main Asik di Kidzlandia Yuk!
•Expand beyond the traditional (Keluar dari pendekatan tradisional): Dengan asumsi bahwa kenaikan yang tidak normal dalam korelasi antara obligasi dan saham tidak akan bertahan hingga akhir tahun 2023, maka permintaan untuk aset yang relatif tidak berkorelasi kemungkinan besar akan terus berlanjut. Strategi alternatif, seperti strategi alternatif likuid dan kelas aset privat, dapat membantu.
Bank, sebagai salah satu motor penggerak industri keuangan juga dituntut siap menghadapi ekonomi masa depan, yang akan diwarnai oleh beraneka ragam kemajuan teknologi dan tren keberlanjutan. Terkait dengan tren keberlanjutan, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berupaya terus mendorong pelaku industri finansial dan pelaku ekonomi untuk bertransisi ke Karbon Nol Bersih (Net Zero)
Standard Chartered telah memutuskan untuk memasukkan berbagai pertimbangan aspek lingkungan dan sosial dalam melakukan bisnisnya sejak 1997, pada saat masih banyak institusi sejenis belum melakukannya.
Untuk semakin menunjukkan keseriusannya, Standard Chartered juga telah mengumumkan sikapnya untuk membatasi dukungan keuangan secara ketat bagi jenis-jenis usaha yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, misalnya, industri ekstraktif, seperti batu bara, minyak dan gas, pertambangan dan logam, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, nuklir, agroindustri seperti kelapa sawit, tembakau, perikanan dan eksplorasi hasil hutan lainnya.
Standard Chartered saat ini telah membentuk tim khusus keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance) dan divisi khusus untuk membantu perusahaan bertransisi ke keuangan berkelanjutan (Energy Transition Desk) guna membantu para nasabah bertansisi ke model usaha yang lebih berkelanjutan.
Sebagai pemimpin di ceruk keuangan berkelanjutan (Sustainable Finance), Standard Chartered juga tercatat telah berhasil memobilisasi dana sebesar USD5 miliar untuk pembiayaan campuran bagi pengembangan sektor publik dan nasabah-nasabah organisasi.
Bank ini juga memberikan pendampingan bagi pemerintah ketika berhadapan dengan isu-isu terkait keuangan berkelanjutan. Pada Februari 2020, Standard Chartered menjadi satu-satunya bank yang dilibatkan dalam pertemuan tingkat tinggi tentang investasi ramah lingkungan di Papua dan Papua Barat, termasuk pertemuan yang membahas mengenai perkembangan struktur pembiayaan karbon.
Lebih lanjut, di Juni 2020, Standard Chartered mengambil bagian sebagai Joint Green Structuring Advisor dalam penerbitan sukuk hijau senilai 750 juta Dolar AS dari pemerintah Republik Indonesia.
Semakin berkembangnya sumber-sumber listrik ramah lingkungan tentunya akan semakin mengurangi ketergantungan Indonesia kepada pembangkit listrik tenaga fosil, yang berimbas buruk pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, berbagai upaya menggulirkan program dan inisiatif terkait keuangan berkelanjutan terus dijalankan Standard Chartered.
Pada Mei 2021, Standard Chartered bekerja sama dengan DBS, Singapore Exchange dan Temasek, untuk mengumumkan terbentuknya Climate Impact X (CIX), yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran karbon tingkat global dan pasar kredit karbon (carbon credit).
Masih pada 2021, Standard Chartered juga mengumumkan pembiayaan terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung (PLTS) di Waduk Cirata, Jawa Barat, yang mempunyai kapasitas 145 MW.
Setelah selesai, nantinya PLTS Waduk Cirata akan menjadi pembangkit listrik bertenaga surya terapung yang terbesar di Kawasan Asia Tenggara, dan akan mampu menyediakan kebutuhan listirk bagi 50.000 rumah dan menciptakan 800 tenaga kerja baru.
Tingginya perhatian dan tingkat keseriusan untuk mendukung keberlanjutan juga diperlihatkan saat Standard Chartered mengumumkan pada 28 Oktober lalu, target ambisiusnya guna mencapai target nol emisi bersih pada 2050 dari kegiatan usaha yang dibiayainya.
Fokus terhadap pembiayaan industri hijau dan transisi sebesar US$300 miliar juga telah direncanakan untuk dilakukan hingga 2030, berbarengan dengan target-target ambisius yang telah diumumkan tadi.
Di level global, Indonesia juga terus menguatkan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang diharapkan akan tercapai pada 2030, melalui berbagai macam rencana aksi.
Berbagai upaya yang dirintis oleh Standard Chartered tidak luput dari perhatian dunia sehingga bank ini pun sempat mendapatkan pengakuan berupa penghargaan World’s Best Bank in Sustainable Finance. Penghargaan ini diberikan oleh majalah ekonomi terkemuka dunia Global Finance pada 2019. (any)
