BEKASI – Kabupaten Bekasi berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp62,4 miliar akibat perubahan skema pembagian hasil opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perubahan tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur jalan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, menjelaskan porsi bagi hasil yang sebelumnya direncanakan sebesar 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen bagi provinsi, kini berubah menjadi sekitar 39 persen untuk daerah dan 61 persen untuk provinsi.
Baca juga: Perampokan Brutal di Cikarang, Wanita 42 Tahun Diserang
Menurut Ridwan, kebijakan tersebut perlu dievaluasi karena Kabupaten Bekasi memiliki beban infrastruktur yang besar. Aktivitas kawasan industri membuat kendaraan bertonase berat melintasi jalan daerah setiap hari sehingga mempercepat kerusakan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya mobilitas masyarakat juga menambah tekanan terhadap infrastruktur.
“Semakin banyak jalanan yang dipakai, semakin rusak, tapi pajaknya enggak beres kita. Itu yang enggak adil,” ujar Ridwan, Minggu.
Baca juga: Heboh! Warga Bekasi Temukan Kerangka Manusia
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemprov Jawa Barat segera membahas persoalan tersebut untuk mencari solusi yang adil. Ridwan juga menilai penentuan porsi bagi hasil seharusnya didasarkan pada kajian komprehensif, termasuk jumlah kendaraan, lokasi registrasi, nomor polisi, hingga jenis dan bobot kendaraan yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Ridwan menyebut perubahan pembagian tersebut mengacu pada keputusan gubernur. Meski demikian, ia berharap kebijakan itu ditinjau kembali agar tidak semakin menekan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui berkurangnya dana transfer berdampak pada penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Pemerintah daerah terpaksa menata ulang sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak.
Asep berharap terdapat peningkatan dana transfer agar pembiayaan pembangunan tetap terjaga, khususnya untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi prioritas Pemkab Bekasi. (nay)
Comments 1