Jakarta – Pihak Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi membenarkan remcana Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Bahkan, kebijakan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan pimpin langsung kebijakan PPKM mikro secara darurat di Pulau Jawa dan Bali.
Baca juga: Rekor Baru, Indonesia Berhasil Vaksinasi 1,3 Juta Orang dalam Sehari
“Benar Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali,” kata Jodi dikutip dari keterangannya.
Namun, PPKM Darurat ini kata Jodi, masih diformulasikan skemanya. Termasul pengetatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai. “Pengumuman resminya seger disampaikan oleh pemerintah,” katanya.
Baca juga: Wagub DKI Prihatin Warga Jakarta Banyak yang Gugur Akibat COVID-19
Jodi membantah apabila disebutkan bila PPKM Darurat diberlakukan maka lokasi bisnis akan menerapkan work from home (WFH) 100 persen. Termasuk mal dan usaha lainnya ditutup total sementara.
“Supermarket, mal dan sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat, dan prokes yang ketat,” ujarnya.
Untuk itu Jodi meminta masyarakat untuk tenang menanggapi informasi yang berlaitan PPKM Darurat. Karena yang terpenting adalah menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi tetap berjalan maksimal.
“Mohon tidak panik dengan adanya berita yang beredar di group WhatsApp,” katanya. (cil)
