Jakarta – Pemimpin gerakan nasional Tatar Krimea, Refat Chubarov, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi penduduk Krimea, yang mayoritas beragama Islam.
Ia menjelaskan berbagai kesulitan yang dihadapi, mulai dari lonjakan harga, pembatasan hak asasi manusia, hingga pelarangan perayaan budaya dan tradisi keagamaan seperti perayaan Santo Nikolas, yang dianggap berhubungan dengan identitas Ukraina. “Aneksasi Krimea oleh Rusia tidak hanya menjadi isu global yang kontroversial, tetapi juga menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Tatar Krimea,” ungkap Chubarov.
Ia menekankan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, termasuk intimidasi dan diskriminasi terhadap kelompok yang menentang pendudukan ilegal, harus segera dihentikan.
Baca juga: Dikabarkan Tersangka, Rumah Hasto di Bekasi Kosong
Dalam pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, pada Desember 2024, delegasi Ukraina yang dipimpin Chubarov juga membahas pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang terus berlangsung di Krimea.
Natalius Pigai menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi ini. “Kami memahami dan turut prihatin atas penderitaan yang dialami masyarakat Tatar Krimea. Indonesia menolak segala bentuk kekerasan, pelanggaran HAM, deportasi, maupun aneksasi yang melanggar hukum internasional,” ujar Pigai.
Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia di tingkat global.
Konsistensi Indonesia dalam Menentang Aneksasi
Indonesia telah menunjukkan posisi tegas sejak aneksasi ilegal Krimea oleh Rusia pada 2014. Kala itu, Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, mengecam keras pelanggaran kedaulatan Ukraina. “Kami menjunjung tinggi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah, termasuk bagi Ukraina. Langkah apa pun yang melanggar prinsip ini tidak dapat diterima,” tegasnya.
Baca juga: Inovasi Transportasi Masa Depan: GAC Group Luncurkan Mobil Terbang GOVE di China
Hingga kini, Indonesia terus berupaya memperkuat perannya dalam memperjuangkan hak-hak minoritas yang mengalami diskriminasi akibat konflik geopolitik.
Kolaborasi Internasional untuk Perdamaian dan Keadilan
Dalam pertemuan tersebut, delegasi Ukraina juga mengangkat isu perlindungan anak melalui inisiatif Bring Kids Back, yang bertujuan memulangkan anak-anak Ukraina yang terdampak konflik. Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk mendiskusikan upaya perlindungan anak, termasuk berkontribusi secara aktif dalam inisiatif ini.“Kami senantiasa mendukung perdamaian dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Perlindungan anak adalah isu prioritas yang relevan dengan komitmen Indonesia,” tambahnya.
Selain itu, delegasi Ukraina mengusulkan agar Indonesia mengadopsi pendekatan serupa dengan negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok minoritas. Hal ini mendapat sambutan positif dari Indonesia, yang menyatakan kesiapannya untuk mempertimbangkan langkah-langkah inovatif demi mendukung perdamaian global.
Peluang Kerja Sama untuk Masa Depan
Refat Chubarov menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sambutan hangat dari pemerintah Indonesia. Ia optimis bahwa kolaborasi kedua negara dalam isu hak asasi manusia akan memberikan dampak positif. “Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi nyata bagi perdamaian dan keadilan global,” ujar Chubarov.
Dengan semangat solidaritas, pertemuan ini menjadi bukti pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan hak asasi manusia. Indonesia berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam mendukung perdamaian dunia, menjunjung tinggi keadilan, dan memperkuat hubungan global demi masa depan yang lebih baik. (any)
