Jakarta – Demokrasi identik dengan bentuk dari sistem pemerintahan atau politik pada suatu negara yang mengutamakan peran rakyat. Indonesia sendiri juga menganut sistem demokrasi. Mengingat dinamika politik saat ini seputar Pemilihan Presiden 2024, telah banyak muncul tuduhan adanya sikap sepihak di kalangan pejabat pemerintah. Forum Alumni untuk Indonesia Hebat (FAUI) dengan tegas menduga bahwa sikap sepihak ini adalah hasil dari upaya untuk menguntungkan pihak penguasa saat ini.
“Selain itu, kami khawatir bahwa sikap sepihak pejabat pemerintah berasal dari arahan di balik layar dari kepemimpinan Pemerintah. Bulan November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I di tahun 1998. Setidaknya tercatat 17 anak bangsa menjadi korban hilang nyawa dlm peristiwa itu. Semua demi tegaknya demokrasi di bumi Indonesia. Jangan kita melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarahnya maka akan terpaksa mengulangi lagi sejarah yg sama,” ujar Dedy Syech, Dewan Presidium FAUI di Jakarta, Senin (27/11/2023).
Baca juga: Diresmikan Jokowi, “Ikat Suara dari Timur” Semarakkan Peresmian Wajah Baru Sarinah
Dia melanjutkan, seperti yang diketahui, anak Presiden Joko Widodo sendiri menjadi kontestan dalam Pemilihan Presiden 2024. Situasi ini menimbulkan risiko konflik kepentingan yang signifikan bagi Presiden Republik Indonesia.
“Tidak lama ini, kita menyaksikan contoh yang jelas mengenai konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi, yang berakhir dengan pemecatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran etika yang parah terkait Kontestasi Presiden 2024. Kami juga sangat khawatir tentang insiden-insiden terbaru yang melibatkan mobilitas pejabat desa untuk mendukung kandidat tertentu,” katanya.
Baca juga: Santé International Perluas Pasar di Indonesia, Tawarkan Suplemen Kesehatan dari Barley
“Bahkan, telah ada laporan tentang pemanggilan pejabat desa untuk dimintai keterangan oleh Polisi, seperti yang terlihat dalam peristiwa terkini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kami menduga kuat bahwa tindakan-tindakan ini merupakan intimidasi terhadap pejabat desa oleh aparat penegak hukum,” tukasnya.
Berdasarkan keprihatinan inilah, pihaknya menuntut Presiden Joko Widodo, sebagai Kepala Pemerintahan yang anak kandungnya ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024, agar mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden Republik Indonesia hingga berakhirnya Pemilihan Presiden 2024. “Kami mengharapkan presiden bisa menjaga netralitasnya atau jika tidak maka lebih bijak presiden mengambil cuti untuk dirinya,” ungkap Pande, Dewan Presidium FAUI.
Senada dengan Pande, Visna Vulovik yang juga Dewan Presidium FAUI menyampaikan, langkah cuti ini sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat pemerintah di semua tingkatan dan menjaga integritas Pemilihan Presiden 2024. “Kami khawatir kepercayaan rakyat terhadap negara akan terkikis jika pejabat pemerintah gagal untuk tetap netral selama proses pemilihan yang sedang berlangsung,” ungkap Visna.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar masyarakat terlibat langsung dalam mengawasi Pilpres 2024. “Ini jadi tugas kita semua untuk mendidik masyarakat kalau ini ada yg salah. Ada pelanggaran konstitusi. Terjadi banyak banget pelanggaran oleh pemerintah. Kalau dibiarkan jadi nggak baik untuk generasi selanjutnya. Masyarakat sipil harus melakukan pemantauan secara massal,” pungkasnya. (any)
#pemilu
#pilpres2024
#jokowidodo
#jokowi
#faui
#demokrasi
