JABAR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Bekasi. Salah satu upaya utama yang akan dilakukan adalah evaluasi tata ruang, menyusul adanya kesalahan alih fungsi lahan yang dinilai memperparah risiko banjir.
Dedi yang biasa dipanggil kang Dedi Mulyadi alias KDM menjelaskan, banyak kawasan persawahan dan rawa yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air justru beralih menjadi kawasan perumahan. Kondisi tersebut membuat air hujan tidak terserap dengan baik dan langsung meluap ke permukiman warga.
Baca juga: Jakarta Berpotensi Alami Guncangan Jika Megathrust “Meledak”
Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menghentikan pembangunan perumahan di area yang tidak sesuai peruntukan.
“Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Salah satunya dengan membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area terlarang itu dihentikan,” ujar Dedi, Senin (2/1/2026).
Langkah kedua yang disiapkan adalah mendorong perubahan tata ruang di tingkat kabupaten dan kota. Dedi menilai penyesuaian tata ruang menjadi penting agar fungsi lahan dapat kembali sesuai peruntukannya dan mampu menahan air saat curah hujan tinggi.
Baca juga: Prakiraan Cuaca 29 Januari: Bekasi Hujan Ringan, Dua Kecamatan Berawan
“Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” kata Dedi.
Selain pembenahan tata ruang, Dedi juga menekankan pentingnya pembangunan danau sebagai solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir. Danau dinilai mampu menampung limpasan air dan mengurangi tekanan terhadap sungai-sungai di kawasan Bekasi.
Pemprov Jawa Barat pun mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet. Dedi mengaku telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, guna mempercepat realisasi proyek tersebut.
“Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan Menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan Danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028,” tuturnya.
Sambil menunggu proyek tersebut rampung, pemerintah daerah menyiapkan langkah jangka pendek untuk menekan risiko banjir. Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur pengendali air, khususnya di wilayah rawan.
“Berikutnya, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah jebol,” kata Dedi. (put)
